Ketua Dewan Kesenian Sumbawa (DKS), Iskandar Damhudji menekankan, dalam konteks kunjungan wisata harus berangkat dari motivasi yang diperkuat dengan memperjelas tema demi tema, sehingga muncul kesan obyek wisata tematik dan setiap orang tidak meraba-raba lagi.

“Prosedur harus jelas, sistem jelas, harapan jelas, pola pengintegrasian jelas, daerah transit jelas, asal wisatawan juga jelas, sehingga agenda wisatawan pun menjadi jelas, teratur, terintegrasi menjadi serba lancar,” kata Iskandar.
Dia menyebutkan, ada tiga wilayah dalam pengembangan konsep pariwisata, meliputi daerah asal, luar negeri dan dalam negeri.

Pendahuluan


1.
Kadang kita selalu membincangkan keagungan budaya masa lampau sebagai sesuatu yang ingin kita jemput kembali agar generasi yang ada dewasa ini dan juga esok dapat pula menikmatinya. Para pendahulu kita, generasi yang pernah mengecapnya atau hidup pada masa lampau itu amat merasakan betapa nilai-nilai filosofi kebudayaan lokal menjadi bermanfaat bagi kehidupan mereka. Itulah sebabnya, hingga hari inipun ia masih me-nyata ada dan kita tertuntut untuk tetap berkewajiban memikirkannya, melestarikannya.
2.
Boleh jadi, kemampuan kreasi setiap generasi akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan wawasan, jaman dan lingkungannya, sehingga adat dan budaya yang kita terima hari ini tidak lagi seperti dulu apa adanya. Ia terseleksi menurut tuntutan kebutuhan hidup saat itu, tetapi nilai-nilai positif dan unggul yang bersemayam di dalamnya seharusnya diwariskan secara turun temurun, dan kita adalah pewarisnya. Selanjutnya, kitapun ingin mewariskan lagi buat anak cucu kita kelak, agar merekapun bangga dengan warisan itu. Semoga….

Pekerjaan rumah yang muncul dari implementasi kebijakan otonomi daerah tak kunjung usai. Tuntutan transparansi di instansi pemerintah membuat para pengelola keuangan di daerah mau tak mau harus berubah secara totalGambaran pengelolaan keuangan daerah di negeri ini belum bisa dikatakan menggembirakan. Persentase dari profil hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang sesuai dengan standar akuntansi yang benar pada tahun lalu tidak lebih dari hitungan jari. Kondisi ini masih diperparah oleh banyaknya kepala daerah dan Bupati yang tersandung perkara korupsi gara-gara pengelolaan keuangan daerahnya menyimpang.
Inilah yang menjadi salah satu faktor penggerak bagi Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia) dan InWent (lembaga donor asal Jerman) menyelenggarakan workshop Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di Badung, Bali (9-12 November 2009) untuk wilayah NTT dan NTB.
Menurut Adriansyah, selaku koordinator acara, pelaksanaan workshop dilatari oleh terjadinya perubahan mendasar dalam hal pengelolaan keuangan di Indonesia seiring diterapkannya otonomi daerah dan menyusul keluarnya berbagai aturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan. Di antaranya Undangundang Keuangan Negara, Undang-undang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.